Jokowi: Ada Kelompok yang Ingin Menggoyang Persatuan Indonesia, Tapi Gagal

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kedua kiri), Pendiri dan Ketua Cheng Ho Multicultural and Education Trust Malaysia, Tan Sri Lee Kim Yew (kedua kanan) dan Ketua The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Din Syamsuddin (kiri) membuka World Peace Forum (WPF) ke-6 Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/11).

Presiden Joko Widodo membuka acara World Peace Forum (WPF) ke-6 yang dihadiri oleh beberapa tokoh negara sahabat. Dalam acara itu, Jokowi menyinggung soal adanya upaya dari kelompok ekstrimis yang ingin merusak Indonesia.

Dikatakan Jokowi, Indonesia pernah digoyang oleh kelompok ekstrim. Namun upaya untuk memperpuruk kondisi bangsa itu gagal.

"Memang ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia dengan aksi teror, seperti peristiwa Bom Bali di tahun 2002 dan juga bom di Thamrin Jakarta di awal tahun 2016. Namun dengan semangat kesatuan dan semangat gotong royong yang kami miliki, Indonesia berhasil mengatasi aksi-aksi teror tersebut dan mereka gagal melumpuhkan kita," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/11).

Jokowi mengatakan, aksi teror yang terjadi di Indonesia, merupakan hasil dari ekstremisme kekerasan. Hal ini pula yang menyebabkan aksi teror serupa yang terjadi di negara lain.

"Berdasarkan pengalaman kita bersama, kita tahu bahwa ekstremisme kekerasan disebabkan oleh banyak hal, tapi penyebab yang paling utama adalah ketidakdilan yang bersifat global," katanya.

Untuk itu, lanjut Jokowi, untuk mengatasi isu global tersebut, diperlukan aksi kolektif untuk melawannya.

"Saya sangat percaya bahwa World Peace Forum yang ke-6 ini akan dapat menghadirkan dialog yang produktif dan memperkuat usaha kita bersama dalam menghadirkan kedamaian di negara kita masing-masing, dan tentunya perdamaian di dunia," tuturnya.

Hadir dalam acara pembukaan WPF ke-6 ini para pemuka agama, pembuat kebijakan, pakar, politikus, dan aktivis dari berbagai belahan dunia. Jokowi mengatakan para tokoh tersebut merupakan pejuang dan pembela perdamaian dunia.

"Anda semua adalah pembela perdamaian, anda semua adalah cahaya-cahaya moral kami. Dan kami semua berhutang kepada Anda, karena Anda telah tanpa pamrih mempromosikan dan memperjuangkan perdamaian di dunia," ucap Jokowi.

"Saya berharap kegigihan World Peace Forum dalam mempromosikan perdamaian di dunia dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang untuk memperjuangkan perdamaian. Untuk melawan intoleransi, melawan provokasi kekerasan. Untuk bisa mengatakan bahwa kami tidak takut terhadap ancaman dan aksi teror. Untuk memiliki keberanian dan secara lantang mengatakan kami ingin perdamaian, bukan kekerasan," tambahnya.

Diikuti 52 Negara
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) kembali menggelar World Peace Forum (WPF)  untuk merumuskan tentang perdamaian.
"World Peace Forum (WPF) adalah kegiatan dwi tahunan yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah dan Ceng Ho Multicultre Education Trust yang berpusat di Kuala Lumpur Malaysia di bawah ketua Tan Sri Lee Kim Yew, seorang penguasaha besar Malaysia tapi memiliki kecenderungan pada perdamaian dunia dan juga CDCC," ucap ketua CDCC Din Syamsuddin dalam sambutannya.

Hadir dalam acara itu Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, dan peserta WPF ke-6 dari berbagai negara termasuk para dubes.

Din mengatakan WPF sudah dimulai sejak tahun 2008 dan tahun ini memasuki ke-6, dengan tema 'Countering Violent Extremism: Human Dignity, Global Justice and Collective Responsibility'.

Din menyebut WPF ke-6 ini dihadiri sekitar 200 peserta. Ada 91 peserta dari 52 negara terdiri dari para tokoh berbagai agama, juga tokoh politik, intelektual, ada juga pengusaha, dan para pekerja perdamaian. Acara digelar di Jakarta mulai hari ini hingga 3 November.

"Dengan maksud masalah yang kita hadapi terutama menanggulangi ketiadaan perdamaian dewasa ini haruslah dengan kerja sama, tidak bisa hanya tokoh agama, tapi harus melibatkan pihak lain termasuk pemerintah, negara, dunia usaha, intelektual termasuk media," ucap Din. (detikcom/ r)